Pembangunan IKN, Para Investor Masih Wait and See Karena Hal Berikut
JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan sehingga pemerintah pusat tengah menggodok para investor untuk turut serta dalam pembangunan IKN Nusantara.
Namun, para investor terlihat masih wait and see atau menunggu sembari mengamati untuk hasil dari Pemilu 2024 yang akan bergulir di Indonesia.
Seperti halnya investor dari Korea Selatan (Korsel) yang masih menunggu dan mengamati untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).
Chairman Korea Chamer of Commerce and Industry in Indonesia Lee Kang Hyun mengatakan satu faktornya yakni masih menunggu dinamika pemilihan umum tahun depan.
"Investor Korea masih wait and see sampai tahun depan persis di Februari. Tap, bulan Februari sepertinya belum selesai, ya?" Kata Lee Kang Hyun dalam workshop di Jakarta seperti dilansir dari nusantaraterkini.co pada Senin (13/11/2023).
Lee mengaku kesempatan kerjasama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan untuk IKN Nusantara sangatlah luas.
Itu, akunya, Korea memiliki pengalaman dalam membangun smart city atau kota cerdas seperti yang dicanangkan pemerintah terhadap IKN.
Begitupun, ia juga menggarisbawahi pentingnya konsisten kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal investasi secara umum.
Karena, sambungnya, di Indonesia sering terjadi adanya perubahan prioritas kebijakan setiap perubahan kepemimpinan dan tahun depan merupakan momen paling penting karena adanya Pilpres 2024.
Bos Hyundai memberi contoh saat dirinya masih bekerja di Samsung Electronik. Saat itu, akunya, ada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu yang membuat Samsung membangun pabrik di Indonesia.
Tapi, kebijakan berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan (reseach and develpoment/R&D).
"Kekhawatiran lain adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraaan listrik Completely Build Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain," akunya.
Masih dikatakan Lee, sebagai investor, mengenai konsistensi sangat penting.
Terpisah, Deptui Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi / BKPM Nurul Ichwan mengaku isu yang digelontorkan politisi memang bisa berubah dan merupakan dinamika politik.
Begitupun, Nurul Ichwan meyakini seluruh pihak memahami apa yang harus didukung.
Misalnya, kata Nurul, komitmen pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang menimbulkan pro dan kontra pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.
Seiring berjalannya waktu, kata Nurul Ichwan, kebijakan tersebut di luar Jawa tetap dijalankan sesuai jalurnya dan menghadirkan banyak investasi di luar Pulau Jawa.
"Yang harus diperhatikan adalah tetap menjalankan produk perekonomian Indonesia," ujarnya.
Dikatakan Nurul, Korea Selatan merupakan rekanan yang cukup responsif untuk membahas perihal kerjasama investasi.
Karena, Korea memandang Indonesia sebagai rekan yang dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan global, termasuk energi terbarukan. (*)
Sumber Nusantaraterkini.co